Pasca Raden Fuad Amin (Ra Fuad) meninggal, kabupaten Bangkalan menapaki suasana politik baru. Tentu nuansa politik yang pasti lebih dinamis. Sebelumnya, seolah kuasa politik tersentralisasi kepada satu sosok, kini kuasa politik cendrung tersebar ke dalam hasrat-hasrat setiap politikus di Bangkalan.
Bagi pengagumnya, sosok sekaliber Ra Fuad tetap dirindukan, berbeda bagi para lawan politiknya justru ketiadannya menjadi kesempatan untuk unjuk diri meraih kekuasaan politik. Hanya saja, karena kuasa yang sudah tersebar bisa jadi sulit menyepakati satu patron politik untuk diusung menjadi Bangkalan satu.
Kita tau, bahwa saat Ra Fuad menyalonkan kali kedua. Ia memenangi secara telak hingga 80% suara, sungguh ajaib. Kejadian ini, menjadi salah satu gambaran wajah demokrasi Indonesia, ada yang miris adapula yang mengatakan ini unik. Bahkan kemenangannya, sudah diketahui sebelum pemilihan dilaksanakan. Amazing.
Bahkan kuasa politik yang sedemikian kuatnya, menentukan siapa caleg-caleg yang pasti terpilih menjadi anggota dewan Bangkalan. Ini sudah menjadi rahasia umum. Jangankan kelas terdidik, para petani yang minim Pendidikan tau dan membicarakan di persawahan.
Ketokohan setralistik ini terkesan memutus hak kebebasan. Bahkan dalam beberapa prakteknya, seringkali membungkan tidak hanya nalar kritis masyarakat melainkan juga dijajaran eksekutif, legislatif dan mungkin yudikatif di Bangkalan. Tentu keadaan ini akan mempengaruhi munculnya kreasi dan inovasi baru dalam bentuk gagasan segar dan cemerlang.
Praktek politik yang dijalankan Ra Fuad mendekati corak otoriterianisme. Dalam politik, jika kekuasaan politik terkonsentrasi pada suatu pemimpin yang bercirikan penekanan kekuasaan hanya negara atau pribadi tertentu tanpa melihat derajat kebebasan individu lain, layak disebut otoriter.
Salah satu bukti, saat memaksakan anaknya yang masih belum cukup umur dan pengalaman memimpin, hingga kepada adiknya membutikan betapa dahsyat kuasa yang dimilki Ra Fuad. Peralihan kekuasaan darinya, lalu ke anaknya hingga ke adiknya menjadi tambahan inventarisir data nasional politik berwajah dinasti (politik dinasti).
Terminologi politik dinasti menggambarkan suatu kekuasaan politik yang memberlakukan sistem kekuasaan secara turun temurun. Trend politik nasional pada pemilihan kepala daerah serentak tahun lalu menambah inventarisir data politik dinasti, tak luput dari itu ternyata Jokowi mempraktekkan juga, anak dan menantunya mencalonkan sebagai kepala daerah dan menang.
Kenyataan ini, sedikit banyak mencipta pesimisme dalam diri generasi-generasi selanjutnya, yang mempunyai kapasitas dan produktifitas lebih unggul terjun dalam dunia politik, karena tidak mempunyai topangan kuasa politik dinasti menjadi tak ubahnya seperti hewan “rut surut” (maju-mundur) yang mau terjun dalam dunia politik.
Demikian juga dialami generasi-generasi muda Bangkalan, jika politik dinasti masih mencengkram tentu maju-mundur untuk turut dalam kontestasi politik. Sebenarnya politik dinasti tidaklah jelek dan tidak salah secara hukum, hanya saja tidak etis dan seolah tak tau malu.
Pada bagian lain, keberadaan tokoh sentral mempunyai banyak efek positif. Sentralitas ketokohan sebagaimana dalam falsafah Madura “Bhuppa’, Bhabbu’, Ghuru, Rato”. Kepatuhan kepada kedua orang tua (Bhuppa’-Bhabbu), Guru (Ghuru), dan pimpinan (Rato). Misalnya saat ada konflik horizontal antar anak maka orang tua yang bisa mendamaikan, akan berbeda kalau orang tuanya tidak mempunyai wibawa di depan anak-anaknya.
Konflik horizontal antar masyarakat, tentu posisi ghuru dan rato sangat dibutuhkan dalam meredam dan menyelesaikannya. Dilihat dari watak orang Madura secara umum, maka adanya tokoh sentral sangat diperlukan. Apalagi dalam perhelatan politik, karena seringkali pecah konflik sesama hanya karena berbeda pilihan.
Maka dalam situasi tersebut keberadaan tokoh sentral yang petuahnya diamini dan diindahkan dapat mengantisipasi pecahnya suatu konflik yang berakibat kontak fisik (Carok) dapat dihindari.
Pada bulan Juni mendatang, Bangkalan akan melaksanakan Pemilihan Kepada Desa (Pilkades) serentak untuk gelombang pertama. Ada beberapa desa yang akan melaksanakan Pilkades. Tetek-bengek menuju Pilkades serentak tersebut sangat kompleks. Yang pasti, di beberapa desa masih dengan pola lama, diwarnai dengan konflik bahkan beberapa waktu lalu terjadi adu fisik antar pendukung.
Bangkalan Menapaki Dunia Baru, Mengayun Politik dari Desa
Saat ini, Bangkalan berada pada masa renainsance, masa peralihan. Kekosongan tokoh sentral mengubah perpolitikan yang sepertinya lebih dinamis dan terbuka. Keadaan ini, seolah-olah memantik hasrat-hasrat kuasa untuk mengajukan diri untuk ikut berpartisipasi, baik di internal dinasti maupun di luar dinasti. Apakah munculnya tokoh baru akan menyamai Ra Fuad? Saya pesimis. Tapi, mari kita saksikan bersama.
Kejadian semacam itu sangat disayangkan dan mengindikasikan bahwa kesadaran demokrasi masyarakat sangat rendah dan ego sektoral serta kepentingannya sangat tinggi. Padahal sebenarnya, tidak ada jabatan yang perlu diperembutkan secara mati-matian apalagi menumpahkan darah dan memecah persaudaraan.
Sebagaimana ditingkat Kabupaten untuk menuju perhelatan pemilihan Bupati Bangkalan sudah terlihat dinamis. Di desa juga menunjukkan hal demikian, sepertinya dinamis. Munculnya wajah-wajah baru dalam kontestasi Pilkades tentu akan mempengaruhi nuansa politik baru pada kontestasi politik tingkat kabupaten.
Politik desa mulai terlihat dinamis, orang di luar lingkaran elit desa mulai mencoba memberanikan diri mengadu nasib dan mengadu strategi untuk bisa menang. Orang desa mulai sadar bahwa politik adalah seni, dan sepertinya mulai enggan mengotori estetika berpolitik dengan konflik sosial apalagi sampai harus berdarah-darah.
Terbukanya ruang ekspresi politik bagi pemilik hasrat-hasrat kuasa, dalam episode ini, tidak ada istilah rekomendasi tokoh sentral (Ra Fuad) yang dapat mempengaruhi pilihan masyarakat secara masif, semuanya mempunyai peluang yang sama dan sama-sama mempunyai hak memimpin apabila dikehendaki masyarakat.
Hal ini penting sekali untuk terus diabadikan dalam kesadaran masyarakat. Agar seterusnya bisa berdemokrasi yang sehat, lebih-lebih dorongan memilih calon bukan lantaran kerabat atau karena uang, melainkan karena faktor kualitasnya. Memilih sosok yang betul-betul mempunyai jiwa kepemimpinan dan pengabdian terhadap masyarakat. Maka, hal tersebut harus dimulai dari lapisan paling bawah, yaitu tataran desa. Mari berdesa dengan terbuka.
Penulis: Syamsul Hadi, Mahasiswa Sekolah Tinggi Islam Ushuluddin Darussalam (STIUDA) Pakong Bangkalan.
